Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakilnya Basuki Tjahja Purnama atau Ahok
diharapkan bisa mengelola dana APBD DKI dengan benar dan bersih dari
korupsi. Bukan apa-apa, anggaran APBD DKI sebesar Rp 40 triliun tentu
rawan diselewengkan.
"Misal dalam pandangan kita, dari sisi
anggaran DKI merupakan daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang besar
hampir mencapai Rp 40 triliun. Dengan kemampuan APBD yang besar
setidaknya mampu menjawab problem-problem DKI," kata aktivis Indonesia
Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, saat berbincang, Sabtu
(19/10/2012).Jokowi, merupakan fenomena tersendiri terkait figur kepemimpinan daerah. Harapan publik amat besar pada sosok Jokowi yang dinilai bersih dan sederhana.
"Di tengah keberhasilan dia merebut simpati publik dalam Pilgub yang lal,u tentunya pengelolaan APBD juga menjadi tanggung jawab besar Jokowi," terang Abdullah.
Selama ini, banyak kepala daerah yang disorot dalam penggunaan dana APBD, khususnya dalam pos dana hibah. Jangan sampai Jokowi yang menjadi harapan publik tersandung kasus serupa.
"Ekspektasi yang besar publik akan perubahan dalam banyak hal terkait problem Jakarta harus dijawab dalam kepemipinannya," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar